SUMBER : http://arsip.pontianakpost.com
Pontianak,- Gambaran ideal tentang bentang alam Kalbar yang mempunyai alam perawan bagaikan zamrud Khatulistiwa kini sudah berubah. Beberapa tahun terakhir, makin banyak kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Sekda Kalbar, Drs Syakirman mengatakan berbagai dampak yang terjadi di Kalbar antara lain akibat illegal logging, berupa degradasi dan deforestrasi serta fungsi dan peran ekologi hutan yang mengecil. "Dampak asap yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan juga menjadi masalah tersendiri," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis se-Kalbar.
Masalah lainnya adalah penurunan kwalitas dan pendangkalan sungai akibat erosi, sedimentasi dan bahan kimia beracun yang berlebihan karena penambangan emas. "PETI cenderung destruktif, belum lagi pembuangan limbah cair industri yang tidak terkendali," ungkapnya. Kalbar juga mempunyai permasalah lain, yakni polusi udara pada beberapa sudut kota akibat proses pengeringan produksi karet yang tidak baik. Syakirman mengatakan, suasana dan kondisi seperti ini yang harus diakhiri, melalui langkah strategis yang cerdas dan tepat, oleh seluruh pemerintah daerah. "Kita harus tanamkan bahwa rakornis ini sangat tepat dan penting untuk secara integratif, kolaboratif dan sinergis merumuskan langkah-langkah bersama," katanya.
Pada kesempatan itu juga, mewakili Gubernur Kalbar Usman Ja'far, Syakirman mengatakan pemerintah daerah mencanangkan Gerakan Kalbar Menanam, yang dimulai saat penanaman Mangrove di Karimunting yang baru lalu. Kepala Bapedalda Kalbar, Ir Tri Budiarto menambahkan kerusakan lingkungan yang makin hari mengarah pada kehancuran, hampir tidak pernah diikuti upaya nyata menyelamatkannya. "Isu lingkungan lebih menarik sebatas komoditas politik dan ekonomi yang layak untuk dieksploitasi," lanjutnya.
Dia menambahkan, para pemerhati lingkungan di Indonesia menyoroti bahwa isu lingkungan masih menjadi isu pinggiran dan kurang diperhatikan serius. Isu lingkungan belum menjadi arus utama (mainstream) dalam tata pemerintahan. Meski pemerintah sudah menghasilkan produk hukum tentang lingkungan, pelaksanaan di lapangan tak konsisten dan masih diwarnai ego-sektoral. Sumber daya alam (SDA) terus dieksploitasi tanpa diimbangi semangat menjaga kelestariannya.
Terobosan yang dinilai dapat lebih cepat menyelamatkan lingkungan adalah memasukkan isu lingkungan ke dalam arus utama (mainstream) tata pemerintahan. "Produk yang akan dibahas adalah pengelolaan penyusunan sistem pengelolaan ekosistem DAS Kapuas, serta yang dalam waktu dekat akan diuji publik Raperda Merkuri," cetusnya.
Berbicara tentang penyediaan air tawar di Kalimantan Barat, lanjutnya, peran Daerah Aliran Sungai menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan. DAS merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai potensi sosial ekonomi dan ekologi. Potensi ini harus dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. "Pengelolaan DAS selama ini masih menonjolkan kepentingan jangka pendek sektoral atau kedaerahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi semata tanpa mengindahkan dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem DAS," katanya.
Untuk itu kiranya perlu dicamkan pepatah yang sering disampaikan oleh Prof Dr Emil Salim, "bahwa kekayaan alam yang kita manfaatkan saat ini adalah pinjaman dari anak, cucu, cicit kita dan generasi yang akan datang, yang harus kita kembalikan utuh lengkap dengan bunganya."(lev). Gambaran ideal tentang bentang alam Kalbar yang mempunyai alam perawan bagaikan zamrud Khatulistiwa kini sudah berubah. Beberapa tahun terakhir, makin banyak kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.
Sekda Kalbar, Drs Syakirman mengatakan berbagai dampak yang terjadi di Kalbar antara lain akibat illegal logging, berupa degradasi dan deforestrasi serta fungsi dan peran ekologi hutan yang mengecil. "Dampak asap yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan juga menjadi masalah tersendiri," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis se-Kalbar.
Masalah lainnya adalah penurunan kwalitas dan pendangkalan sungai akibat erosi, sedimentasi dan bahan kimia beracun yang berlebihan karena penambangan emas. "PETI cenderung destruktif, belum lagi pembuangan limbah cair industri yang tidak terkendali," ungkapnya. Kalbar juga mempunyai permasalah lain, yakni polusi udara pada beberapa sudut kota akibat proses pengeringan produksi karet yang tidak baik. Syakirman mengatakan, suasana dan kondisi seperti ini yang harus diakhiri, melalui langkah strategis yang cerdas dan tepat, oleh seluruh pemerintah daerah. "Kita harus tanamkan bahwa rakornis ini sangat tepat dan penting untuk secara integratif, kolaboratif dan sinergis merumuskan langkah-langkah bersama," katanya.
Pada kesempatan itu juga, mewakili Gubernur Kalbar Usman Ja'far, Syakirman mengatakan pemerintah daerah mencanangkan Gerakan Kalbar Menanam, yang dimulai saat penanaman Mangrove di Karimunting yang baru lalu. Kepala Bapedalda Kalbar, Ir Tri Budiarto menambahkan kerusakan lingkungan yang makin hari mengarah pada kehancuran, hampir tidak pernah diikuti upaya nyata menyelamatkannya. "Isu lingkungan lebih menarik sebatas komoditas politik dan ekonomi yang layak untuk dieksploitasi," lanjutnya.
Dia menambahkan, para pemerhati lingkungan di Indonesia menyoroti bahwa isu lingkungan masih menjadi isu pinggiran dan kurang diperhatikan serius. Isu lingkungan belum menjadi arus utama (mainstream) dalam tata pemerintahan. Meski pemerintah sudah menghasilkan produk hukum tentang lingkungan, pelaksanaan di lapangan tak konsisten dan masih diwarnai ego-sektoral. Sumber daya alam (SDA) terus dieksploitasi tanpa diimbangi semangat menjaga kelestariannya. Terobosan yang dinilai dapat lebih cepat menyelamatkan lingkungan adalah memasukkan isu lingkungan ke dalam arus utama (mainstream) tata pemerintahan. "Produk yang akan dibahas adalah pengelolaan penyusunan sistem pengelolaan ekosistem DAS Kapuas, serta yang dalam waktu dekat akan diuji publik Raperda Merkuri," cetusnya.
Berbicara tentang penyediaan air tawar di Kalimantan Barat, lanjutnya, peran Daerah Aliran Sungai menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan. DAS merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai potensi sosial ekonomi dan ekologi. Potensi ini harus dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. "Pengelolaan DAS selama ini masih menonjolkan kepentingan jangka pendek sektoral atau kedaerahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi semata tanpa mengindahkan dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem DAS," katanya.
Untuk itu kiranya perlu dicamkan pepatah yang sering disampaikan oleh Prof Dr Emil Salim, "bahwa kekayaan alam yang kita manfaatkan saat ini adalah pinjaman dari anak, cucu, cicit kita dan generasi yang akan datang, yang harus kita kembalikan utuh lengkap dengan bunganya."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar